Pemerintahan OrdeBaru
Orde Baru adalah
sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
 |
| Sistem Pemerintahan Orde Baru |
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam
jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini
dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu,
kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa
jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara
berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].
Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto
mulai berkuasa danmemperkenalkan sistem politik barunya yang disebut dengan
Demokrasi Pancasila. Pemerintahan yang sering disebut dengan orde baru ini,
secara formil berlandaskan padaPancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde baru
berencana merubah kehidupan sosial dan politik dengan landasan ideal Pancasila
dan UUD 1945.
Jadi secara tidak langsung, Sukarno dan Soeharto sama-sama
berpedoman pada UUD 1945. Rancangan Pembangunan Lima Tahun(Pelita) adalah salah
satu program besarnya untuk mewujudkan itu. Tahapan yang dijalani orde baru
adalah merumuskan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga
pancasila membudaya di masyarakat. Ideologi pancasila bersumber pada cara
pandang integralistik yang mengutamakan gagasan tentang Negara yang bersifat
persatuan. Sehingga pancasila diformalkan menjadi satu-satunya asas bagi
organisasi kekuatan politik dan organisasi keagamaan-kemasyarakatan lainnya.
Dan kesetiaan kepada ideologi-ideologi selain pancasila disamakan dengan
tindakan subversi. Di era ini, kekuatan politik bergeser pada militer,
teknokrasi dan birokrasi.
Gagasan dan ide membutuhkan langkah praktis untuk
menyeimbangkan dan keseimbangan. Dan ini tidak terjadi pada masa demokrasi
pancasila. Ia hanya menjadi sebatas konsep besar yang tidak diterapkan dengan
utuh. Buktinya masih banyak penyelewengan yangironisnya berkedok demokrasi di
dalam pemerintah. Bisa diuraikan, masa-masa ini adalah dimana Negara dan rakyat
berhadap-hadapan dan pemerintah sangat mendominasi. Selama rezim orde baru
berkuasa, demokrasi pancasila yang dicanangkan dalam pengertian normatif dan
empirik tidak pernah sejalan.
Ia hanya menjadi slogan kosong. Ia tidak lebih
baik dari dua model demokrasi sebelumnya karena penerapannya yang jauh dari
kenyataan berlawanan dengan tujuan demokrasi sendiri. Orde Baru justru
menghambat dan membelenggu kebebasan rakyat. Ia tidak sejalan dengan esensi dan
substansi demokrasi. Kekuasaan menjadi sentralistis pada kepemimpinan Soeharto.
Demokrasi baginya hanyalah alat untuk mengkristalisasikan kekuasaannya.
Soeharto kembali menghadirkan ‘demokrasi terpimpin kostitusional’ model
barudengan melandaskan ideologi pancasila sebagai dasar dan falsafah
demokrasi.Selama tiga dasawarsa, pemerintahannya menjadi rezim yang sangat
kuat.
Pemilihan Umum tidak lagi menjadi sentral demokratisasi di Negara. Meski
telah diadakan selama enam kali dimasa Soeharto, Pemilu sama sekali tidak
mencerminkan nilai-nilai demokratis. Masih terjadi dominasi satu partai yang
sebenarnya dikontrol dan dikelola oleh Soeharto yang kekuasaannya didukung
penuh oleh militer. Tidak ubahnya yang terjadi adalah ‘demokrasi’ yang membunuh
demokrasi.
Sejarah Orde Baru
Gerakan 30 S/PKI tahun 1965 mengakibatkan terjadinya
kekacauan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa
penyimpangan terhadap UUD ’45 dan Pancasila. Oleh karena itu, munculah
keinginan untuk menempatkan UUD ’45 dan Pancasila sebagai landasan kehidupan
berbanga dan bernegara secara murni dan konsekuen
Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum
bertindak tegas terhadap G30S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di
kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai
kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan
demonstrasi dalam gabungan Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah,
para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10
Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura. Isi
TRITURA yaitu:
- pembubaran PKI,
- pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
- penurunan harga.
Lahirnya Orde Baru
adalah sebagai berikut
- Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965
- Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
- Adanya TRITURA
- Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarn
- Dikeluarkannya SUPERSEMAR
pengertian demokrasi terpimpin
Pelaksanaan Orde Baru
- Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden
- Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.
- Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin.
- Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika,tetapi itupun tidak diperhatikan atau diabaikan.
Lembaran Kelam Orde Baru
adalah senbagia berikut
- Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan
- Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan
- Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998
- Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh
- Budaya bapakisme sangat berkembang
Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru
Kekurangan Orde Baru adalah sebagai berikut
- Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
- Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
- Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
- Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
- Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan program “penembaakan misterius.”
- Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara
- Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
- Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
- Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
Kelebihan Orde Baru
adalah sebagai berikut
- Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai AS$1.565
- Sukses transmigrasi
- Sukses KB
- Sukses memerangi butahuruf
- Sukses swasembada pangan
- Pengangguran minimum
- Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
- Sukses Gerakan Wajib Belajar
- Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
- Sukses keamanan dalam negeri
- Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
- Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
Kebijakan dan Tindakan Soeharto dalam Memimpin Negara di Masa Orde Baru
Politik
Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik
Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri
dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah
mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19
September 1966mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan
kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”,
dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun
setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai
tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang
didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR
dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih
dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini
mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD
juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor
kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Eksploitasi sumber daya
Selamamasa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan
pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya,
jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan
1980-an.
Warga Tionghoa
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak
tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia
dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga
menghapus hak-hak Asasi mereka. Kesenian Barongsai secara terbuka, perayaan
hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini
diperjuangkan oleh komunitas china indonesia terutama dari komunitas pengobatan
china tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat
yang mereka buat yang hanya bisa di tulis dengan bahasa mandarin.
Mereka pergi
hingga ke Makhamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi
izin dengan catatan bahwa china indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan
untukmemberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Untuk keberhasilan
ini kita mesti memberi penghormatan bagi Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I )
yang anggota dan pengurus nya pada waktu itu memperjuangkan hal ini demi
masyarakat china indonesia dan kesehatan rakyat indonesia. Hingga china
indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam menggunakan bahasa Mandarin.
Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan
terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa
Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer indonesia dalam hal ini
adalah ABRI meski beberapa orang china indonesia bekerja juga di sana. Agama
tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan
pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang
populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat
Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air.
Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai
pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh
komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.
Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis.
Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan
keselamatan dirinya.
Perpecahan Bangsa
Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan
bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi
mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”.Salah satu cara yang
dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang
padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama
keKalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang
tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap
penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak
mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama
dengan jawanisasi yang disertai sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun
tidak semua transmigran itu orang Jawa.
Berakhirnya Masa Orde Baru
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan
dan ekonomi Asia (untuk lebih jelaslihat: Krisis finansial Asia), disertai
kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan hargaminyak, gas dan komoditas ekspor
lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkattajam, dan
perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin
paramahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan
massa yangmeluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan
setelah MPR melantiknyauntuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang
Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
Lembaran Kelam Orde Baru
adalah sebagai berikut- Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan
- Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan
- Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998
- Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh
- Budaya bapakisme sangat berkembang
Runtuhnya Orde Baru
- Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.
- Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
terimakasih semogabermanfaat lapakilmu.com
sumber : Wikipedia
Post a Comment